BATANG HARI – Polemik pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Akhtar Cahaya Agung (ACA) di kawasan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, terus menjadi perhatian publik. Persoalan ini mencuat menyusul pemberitaan media online terkait dugaan ketidaksesuaian pembangunan pabrik dengan ketentuan tata ruang daerah.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Bidang Perizinan Kabupaten Batang Hari, Feri, akhirnya angkat bicara. Ia memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Saat dikonfirmasi awak media, Jumat (30/10/2026), Feri menegaskan bahwa sebelum pembangunan PKS dilaksanakan, pihak perusahaan telah terlebih dahulu mengajukan permohonan perizinan kepada instansi terkait.
Menurutnya, seluruh tahapan perizinan telah diselesaikan sesuai ketentuan dan regulasi pemerintah yang berlaku.
"Sebelum PKS itu berdiri, pihak perusahaan sudah mengajukan perizinan. Semua proses perizinannya sudah selesai dan sesuai dengan regulasi pemerintah," tegas Feri.
Ia juga menjelaskan bahwa petugas dari bidang tata ruang telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan terhadap lokasi pembangunan pabrik tersebut.
Dengan demikian, menurut Feri, proses administrasi perizinan maupun peninjauan lapangan telah dilakukan oleh instansi yang berwenang.
Lebih lanjut, Feri menyayangkan pemberitaan media online Suara Lugas terkait persoalan perizinan tersebut karena dirinya mengaku tidak pernah dimintai konfirmasi sebelum berita diterbitkan.
"Pemberitaan yang dibuat oleh media online Suara Lugas tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada saya terkait persoalan ini," ungkapnya.
Ia berharap setiap pemberitaan yang menyangkut kebijakan maupun pelayanan pemerintah dapat mengedepankan prinsip keberimbangan dengan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Sementara itu, pembangunan PKS PT ACA sebelumnya menjadi sorotan menyusul dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Hari Tahun 2011–2031.
Di tengah polemik tersebut, masyarakat membutuhkan penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari pemerintah daerah maupun pihak perusahaan.
Meski Kabid Perizinan telah menyampaikan klarifikasi, persoalan kesesuaian tata ruang tetap perlu dipastikan melalui penelaahan dokumen resmi, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), persetujuan lingkungan, serta dokumen perizinan lainnya.
Publik pun berharap pemerintah daerah dapat membuka informasi secara transparan agar tidak berkembang spekulasi maupun perbedaan penafsiran mengenai legalitas pembangunan investasi tersebut.
Pada prinsipnya, investasi dan pembangunan daerah harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan lingkungan hidup, serta kepentingan masyarakat.
(Red)
0 Comments