Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menko, serta perwakilan dari BGN, memimpin rapat langsung secara virtual, Senin (29/09/2025).
Rapat ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman. Usai mengikuti rapat, Sekda Sudirman menyampaikan dalam rapat itu dibahas percepatan penanggulangan TBC dan pelaksanaan MBG.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka kematian akibat TBC di Indonesia mencapai 134.000 jiwa per tahun, atau setara dengan satu orang meninggal setiap 5–10 menit. Indonesia bahkan menempati posisi kedua kasus TBC terbanyak di dunia setelah India.
“Ini adalah peringatan serius. TBC telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Para kepala daerah diminta segera membentuk tim, menyusun rencana aksi, serta memastikan dukungan pendanaan melalui BOK maupun DAK bidang kesehatan,” tegas Sekda.
Dia menjelaskan bahwa penanganan TBC harus dilakukan melalui tiga langkah utama, yakni deteksi dini untuk menemukan kasus, pengobatan bagi penderita, serta pencegahan bagi masyarakat yang belum terinfeksi.
Menurutnya, penanganan TBC membutuhkan sinergi lintas sektor, baik dari pemerintah daerah, dinas kesehatan, hingga dunia pendidikan.
Selain TBC, rapat juga menekankan pentingnya pelaksanaan Program MBG. Program ini bukan hanya sebatas pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga memastikan aspek keamanan pangan agar terhindar dari risiko keracunan makanan.
“Setiap dapur SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan memenuhi standar kesehatan sebelum beroperasi. Saat ini di Provinsi Jambi sudah terdapat 40 dapur yang beroperasi, 13 dapur siap beroperasi, dan 188 dapur lainnya masih dalam tahap pembangunan,” jelasnya.
Sekda Sudirman juga menekankan perlunya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dinas kesehatan, tenaga pendidik, wali murid, dan orang tua, dalam mengawasi jalannya program MBG. Ia menambahkan bahwa kualitas bahan baku pangan harus benar-benar dijaga dengan uji kelayakan sebelum diolah agar aman untuk dikonsumsi.
“Kementerian Kesehatan mencatat sudah ada 25 provinsi yang melaporkan kasus keracunan makanan. Ini menjadi pelajaran berharga agar kita tidak mengabaikan standar kebersihan dan keamanan pangan sekecil apa pun,” pungkasnya. (*)
0 Comments